Pratikno Dorong Evaluasi Keamanan Bangunan Sekolah dan Pesantren

Tim Kesehatan dari Sidoarjo menyemprotkan disinfektan dan insektisida di area Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur,(ANTARA FOTO/Umarul Faruq)

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya langkah cepat dan menyeluruh untuk menjamin keamanan bangunan sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Pratikno menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah usulan strategis untuk ditindaklanjuti lintas kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah pelaksanaan evaluasi keamanan struktur bangunan secara masif di seluruh Indonesia tanpa tebang pilih. 

Ia menekankan bahwa asesmen harus dilakukan secara bertahap dan terukur melalui tiga pendekatan, yakni asesmen mandiri, asesmen teknis awal, dan asesmen teknis mendalam.

"Asesmen harus dilakukan menyeluruh, tidak pilih-pilih, karena ini menyangkut keselamatan santri, guru, dan seluruh warga pendidikan," kata Pratikno dalam keterangannya, Sabtu (10/10).

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan strategi ini. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam pelaksanaan asesmen dan pengawasan di lapangan, mengingat variasi kondisi bangunan di tiap daerah.

“Kolaborasi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus mengambil peran utama dalam asesmen dan penjaminan keamanan bangunan di wilayahnya,” jelasnya.

Selain pemerintah daerah, Kemenko PMK juga akan menggandeng perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, teknik sipil, dan keselamatan bangunan untuk berpartisipasi sebagai tenaga ahli. Keterlibatan akademisi dan praktisi akan memperkuat keakuratan hasil asesmen dan mempercepat proses tindak lanjut di lapangan.

“Kami juga akan merangkul perguruan tinggi dan para ahli konstruksi untuk menjadi bagian dari upaya ini. Mereka memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk memastikan evaluasi berjalan profesional,” ujarnya.

Sebagai bentuk sinergi antar lembaga, Kemenko PMK juga akan menggandeng Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. (Iam/M-3)