Ribuan Buruh Tani Tembakau Klaten Dapat Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Klaten menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan buruh tani tembakau.(MI/Djoko Sardjono)

RIBUAN buruh tani tembakau di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendapat perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini dibiayai APBD Klaten melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan itu diberikan kepada 1.875 buruh tani tembakau di sembilan kecamatan yang meliputi 79 desa di Kabupaten Klaten. Manfaat yang akan diterima pekerja ini melalui program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindutrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Klaten, Luciana Rina Damayanti, pada peluncuran dan sosialisasi penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan buruh tani tembakau yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Klaten 2025.

Launching dan sosialisasi jaminan sosial  ketenagakerjaan yang digelar di Aula Kecamatan Jogonalan, Rabu (26/11), dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Klaten, serta perwakilan dari  Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DI Yogyakarta dan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Klaten.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 1.875 buruh tani tembakau di Klaten, sebagai jaring pengaman dari risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja atau kematian. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja tersebut.

Di sisi lain, menurut Rina Damayanti, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau yang bersumber dari DBHCHT Kabupaten Klaten 2025, adalah juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas pekerja sektor pertanian tembakau.

SKEMA PERLINDUNGAN
Karena, program jaminan sosial ketenagakerjaan buruh tani tembakau diluncurkan di akhir tahun, perlindungan diberikan dua bulan. Ini dimulai 24 November sampai pembayaran iuran  Desember 2025. Tetapi, perlindungannya nanti sampai 23 Januari 2026.

“Dengan program perlindungan ini, diharapkan buruh tani tembakau di Kabupaten Klaten dapat bekerja lebih tenang, aman, dan produktif. Pun, program jaminan sosial ketenagakerjaan ini insya allah akan berlanjut pada 2026, atau tidak berhenti di tahun ini,” ujarnya.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam sambutannya mengatakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau menunjukkan, bahwa pemerintah daerah hadir untuk menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Klaten.

“Kehadiran program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau di Kabupaten Klaten sangat penting. Mudah-mudahan program ini berlanjut tahun depan dan seterusnya, sehingga ribuan buruh tani tembakau bisa bekerja dengan tenang,” ujarnya.

PENJELASAN BPJS
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Klaten, Arimeita Wahyu Adi, kepada Media Indonesia menjelaskan program jaminan kecelakaan kerja (JKK) merupakan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang dapat dialami oleh pekerja saat bekerja.

Manfaat yang diberikan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja, mulai saat perjalanan dari rumah menuju tempat kerja sampai kembali ke rumahnya, atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

“Kemudian, program jaminan kematian (JKM) diberikan untuk membantu meringankan beban keluarga dalam bentuk biaya pemakaman, santunan kematian, dan santunan berkala serta beasiswa untuk dua orang anak peserta yang memenuhi masa iur minimal tiga tahun,” katanya.