Segini Target Pendapatan Sektor Parkir di Kota Cirebon

Penertiban PKL dan perparkiran di Kota Cirebon.(MI/NURUL HIDAYAH)

TARGET pendapatan daerah dari sektor parkir di Kota Cirebon pada 2026 ditargetkan mencapai Rp4 miliar. Sementara itu, target serupa pada r 2025 tidak terpenuhi.

Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Iman Nurhakim, menjelaskan  berdasarkan perhitungan potensi dari 64 ruas jalan dengan dukungan 438 juru parkir, pendapatan maksimal sektor parkir pada 2026 diperkirakan bisa mencapai Rp4.482.528.000.

“Terutama bila  seluruh sistem berjalan optimal,” tuturnya, Sabtu (10/1).

Setelah stagnan selama lima tahun, target tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 4 miliar, turun dari target 2025 yang mencapai Rp4.637.073.350.

“Target PAD parkir tahun 2026 kita tetapkan Rp4 miliar, meskipun dari sisi proyeksi potensi sebenarnya bisa mencapai sekitar Rp4,48 miliar,” jelas Iman.

Untuk memenuhi target tersebut, lanjut dia, Dishub Kota Cirebon tengah menyiapkan sejumlah alternatif kebijakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan parkir pada 2026. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir di badan jalan.

“Skemanya tetap retribusi, bukan pajak. Saat ini masih tahap kajian di triwulan pertama. Diharapkan pada triwulan kedua sudah ada hasil serta mulai penjajakan,” tambahnya.

Iman menjelaskan bahwa untuk mengejar potensi maksimal tersebut, pendapatan parkir harian idealnya berada di kisaran Rp13 juta per hari. Sementara pada 2025, rata-rata pemasukan harian baru mampu menyentuh angka sekitar Rp10,3 juta.

Adapun untuk realisasi PAD sektor parkir sepanjang 2025 baru mencapai Rp3.020.840.000 atau sekitar 65,15% dari target yang ditetapkan.

“Kalau dibandingkan tahun 2024, sebenarnya ada peningkatan pendapatan. Hanya saja, capaian terhadap target masih cukup jauh,” ungkapnya.

Andalan PAD

Seperti diketahui, adanya kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 berdampak signifikan terhadap struktur APBD Kota Cirebon. Nilai anggaran daerah diperkirakan menyusut hingga sekitar Rp300 miliar, seiring berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta melemahnya potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam kondisi tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tumpuan utama untuk menjaga stabilitas fiskal daerah agar roda pembangunan tetap berjalan. Salah satu sektor yang dinilai masih memiliki ruang optimalisasi adalah retribusi parkir.

Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, meminta Dishub lebih cermat dalam memetakan potensi parkir.

“Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta untuk melakukan survei riil di 52 ruas jalan non-zona dan 12 ruas jalan zona, guna memastikan target PAD parkir disusun secara akuntabel,” tambahnya.

Selain itu, Komisi I juga mendorong penerapan Pakta Integritas bagi seluruh juru parkir. Melalui kebijakan tersebut, setiap jukir diwajibkan menandatangani komitmen kepatuhan terhadap aturan serta target setoran yang telah ditetapkan.

“Pakta integritas ini penting sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen bersama,” tandasnya.