SKPD Diingatkan Jaga Kualitas Belanja Bukan Sekadar Serapan

Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen.(MI/Denny Susanto)

MENJELANG penutupan Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di  lingkungan Pemprov Kalsel agar fokus pada upaya menjaga kualitas pelaksanaan program di tengah percepatan realisasi belanja.

Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Fydayeen, menekankan bahwa meski serapan anggaran adalah target krusial, kualitas, ketepatan, dan kepatuhan terhadap regulasi harus tetap menjadi prioritas utama.

"Kami memahami urgensi percepatan realisasi di akhir tahun. Namun, kami mengingatkan kembali, kecepatan tidak boleh mengorbankan kualitas dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang  dibelanjakan harus memenuhi Asas 3E: Efektif, Efisien, dan Ekonomis. Inilah kunci keberhasilan 
pembangunan yang bertanggung jawab," tegas Inspektur Akhmad Fydayeen, Rabu (26/11).

Fydayeen menjelaskan bahwa kepatuhan pada asas 3E adalah inti dari pengawasan internal yang dijalankan Inspektorat Daerah. SKPD diwajibkan untuk memastikan belanja yang dilakukan efektif atau benar-benar mencapai tujuan dan manfaat yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pelaksanaan kegiatan, terutama pengadaan barang dan jasa, dilakukan dengan prosedur terbaik dan paling ringkas untuk mendapatkan hasil maksimal (efisien). Serta dana yang dikeluarkan harus wajar dan sesuai dengan harga pasar yang berlaku, untuk menghindari pemborosan atau mark up (ekonomis).

Mewaspadai Risiko Rush Project Akhir Tahun, Inspektur juga menyoroti fenomena "proyek kilat" (rush project) di penghujung tahun yang seringkali memicu risiko kegagalan kualitas dan ketidakpatuhan administrasi. "Inspektorat akan memperketat fungsi pengawasan melekat pada kegiatan-kegiatan berisiko tinggi di bulan-bulan terakhir. 

Pimpinan SKPD diminta untuk memitigasi risiko dengan memastikan dokumentasi keuangan dan fisik dilakukan secara simultan. Jangan sampai ada kegiatan yang terburu-buru selesai secara fisik, namun meninggalkan jejak administrasi yang bermasalah.

Dengan menerapkan prinsip 3E dan menjaga disiplin administratif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimis dapat menutup tahun anggaran 2025 dengan capaian realisasi yang tinggi sekaligus kualitas kinerja yang prima, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah. (E-2)