Sultan Baktiar Najamudin Jadi Keynote Speaker di COP30 Brasil, Usung Konsep Green Democracy

etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, di gelaran Conference of Parties (COP) ke-30.(Dok. DPD RI)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci dalam plenary Investment Forum pada gelaran Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem, Brasil, Kamis (13/11) waktu setempat.

Selain di forum utama, Sultan juga akan tampil dalam tiga sesi berbeda, baik di Asia Climate Solutions Pavilion maupun di berbagai agenda yang digelar Paviliun Indonesia. Beberapa topik yang akan ia paparkan antara lain Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation.

Di Paviliun Indonesia, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu juga dijadwalkan menyampaikan pidato bertema “Strengthening Indigenous People and Local Communities in Forest Area to Increase Economic Benefit”.

Tegaskan Komitmen Iklim Indonesia

Sultan mengungkapkan bahwa keikutsertaannya sebagai bagian dari delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menjadi kesempatan penting untuk mempertegas komitmen Indonesia terhadap kesepakatan Paris.

“COP30 merupakan momentum strategis untuk menegaskan komitmen Indonesia di hadapan komunitas internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi melalui pendekatan kebijakan hijau. Melalui Investment Forum, kami juga akan membantu misi diplomasi karbon Presiden Prabowo dengan menawarkan potensi carbon storage Indonesia kepada korporasi global dan negara maju,” ujar Sultan dalam siaran persnya, Selasa (11/11).

Ia menambahkan, Indonesia memiliki peran vital dalam mitigasi iklim global.

“Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia dan memiliki kawasan mangrove terluas di dunia. Selain itu, wilayah laut dalam Indonesia diperkirakan mampu menyimpan hingga 600 gigaton karbon,” jelasnya.

Green Democracy sebagai Jawaban Tantangan Iklim

Meskipun memiliki modal alam besar, Sultan menyoroti bahwa upaya pengurangan emisi global masih belum menunjukkan hasil optimal. Suhu bumi terus meningkat dalam tiga dekade terakhir. Laporan UNDP Global Climate Report 2024 bahkan menyebutkan bahwa 70% kebijakan iklim gagal bukan karena minim dana atau teknologi, tetapi akibat lemahnya integrasi dan koherensi politik.

Melalui konsep Green Democracy, Sultan mendorong hadirnya kembali kesadaran ekologis dalam seluruh proses demokrasi, mulai dari pemilu, penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan daerah, hingga diplomasi internasional.

“Paradigma Green Democracy mendorong transformasi demokrasi di Indonesia dan dunia dengan menyatukan representasi politik, daerah, dan ekologis demi kehidupan berbangsa yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.

Asta Cita dan Komitmen Institusi Demokrasi

Menurut Sultan, keberhasilan aksi iklim global sangat ditentukan oleh kualitas institusi demokrasi yang mengawal kebijakan publik. Ia turut mengapresiasi kebijakan pro-ekologi Presiden Prabowo Subianto melalui agenda Asta Cita.

“Dengan demokrasi yang inklusif, kolaboratif, dan partisipatif, masyarakat dapat merasakan kebijakan yang pro-growth, pro-youth, pro-ecology, dan pro-poor,” ujarnya.

Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah menunjukkan komitmen tersebut dengan menyusun RUU Perubahan Iklim serta RUU Masyarakat Adat, yang kini masuk dalam daftar prioritas Prolegnas 2025. (RO/Z-10)