Tiga Daerah di Sumbar Jadi Lokasi Sekolah Rakyat

Pemerintah Pusat resmi menambah satu daerah lagi di Sumatra Barat .(MI/Yose Hendra)

PEMERINTAH Pusat resmi menambah satu daerah lagi di Sumatra Barat (Sumbar) sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebelumnya, program ini hanya dialokasikan untuk dua daerah, yakni Kabupaten Solok dan Dharmasraya.

Kepastian itu diperoleh usai pertemuan antara Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy bersama Bupati Lima Puluh Kota dan Bupati Solok dengan jajaran Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Strategis Kementerian PUPR, di Jakarta, Selasa (11/11) lalu.

“Dari hasil koordinasi yang kita lakukan, Sumatera Barat mendapat tambahan satu lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Setelah Solok dan Dharmasraya, kini juga di Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujar Vasko, Rabu (12/11).

Vasko menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian teknis menjadi kunci percepatan program nasional di tingkat daerah. Menurutnya, kehadiran kepala daerah dalam proses koordinasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari langkah konkret memperjuangkan percepatan pembangunan yang menyentuh masyarakat.

“Daerah harus aktif, komunikatif, dan siap bergerak. Semakin cepat kita menyiapkan dukungan dan lahan, semakin cepat pula manfaat program ini dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lima Puluh Kota, Safni menyampaikan bahwa penetapan daerahnya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat akan membuka akses pendidikan yang lebih setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Program ini sangat berarti bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera di Limapuluh Kota. Kami siap mendukung penuh agar pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, terutama yang masuk kategori desil 1–2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah ini dirancang berkonsep berasrama penuh, mencakup jenjang SD hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan asrama ditanggung negara. Setiap unit pembangunan diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp200 miliar, mencakup sarana belajar, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya. (E-2)