Tokyo Resmi Protes Beijing Setelah Diplomat Tiongkok Ancam PM Jepang Terkait Isu Taiwan

Xue Jian, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka(japan-forward.com)

PEMERINTAH Jepang menyatakan pada Senin (10/11) bahwa pihaknya telah melayangkan protes keras kepada Tiongkok setelah seorang diplomat senior Tiongkok diduga mengeluarkan ancaman kekerasan terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. 

Insiden ini berkaitan dengan pernyataan Takaichi mengenai kemungkinan keterlibatan Jepang jika terjadi keadaan darurat di Taiwan.

Menurut sumber pemerintah Jepang, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian, menulis unggahan di platform X pada 8 November dengan kalimat bernada ancaman.
 
"Memenggal leher seseorang tanpa ragu sedikit pun," sambil menautkan artikel tentang pernyataan Takaichi di parlemen. Dalam unggahan itu, Xue juga menulis, "Apakah Anda siap untuk itu?"

Juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, dalam konferensi pers pada Senin (10/11) menyebut pernyataan tersebut sebagai hal yang sangat tidak pantas bagi seorang pejabat diplomatik. 

Dia menambahkan, meskipun maksud unggahan Xue tidak sepenuhnya jelas, pemerintah telah mengajukan protes resmi dan meminta agar postingan itu segera dihapus. Langkah tersebut diambil oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kedutaan Besar Jepang di Beijing pada Minggu (9/11) malam.

Menanggapi situasi ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian mengatakan dalam konferensi pers di Beijing bahwa unggahan Xue merupakan tanggapan terhadap pernyataan salah dan berbahaya yang disampaikan oleh Takaichi tentang Taiwan. Dia juga mendesak Tokyo untuk memeriksa kembali tanggung jawab historisnya.

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang, George Glass, ikut menyoroti isu tersebut. Melalui akun X miliknya, ia menulis bahwa Xue telah mengancam Takaichi dan rakyat Jepang seraya menambahkan komentar pendek.

"Topengnya melorot, lagi," katanya.

Ketegangan diplomatik ini terjadi beberapa hari setelah Takaichi menyampaikan kepada parlemen pada Jumat (7/11) bahwa serangan militer Tiongkok terhadap Taiwan dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang. 

Dalam kondisi demikian, Jepang berhak menggunakan hak pertahanan diri kolektif yang diatur dalam reinterpretasi konstitusi pascaperang.

Tiongkok dan Taiwan telah terpisah sejak berakhirnya perang saudara pada 1949. Beijing tetap menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan menegaskan tekad untuk menyatukannya kembali, termasuk dengan kekuatan militer jika diperlukan. (Straitstimes/H-2)