22 Tambang Ilegal Rugikan Negara, Denda Tembus Rp 29,2 Triliun

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Satgas Halilintar membidik potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 29,2 triliun dari denda administratif terhadap 22 perusahaan tambang yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan.

Penindakan tersebut merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara di tengah maraknya aktivitas tambang koridor yang dinilai merugikan keuangan negara.

"Sudah ada 22 perusahaan yang dilakukan penghitungan, itu dengan total nilai yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut dengan 22 PT (perusahaan tambang) ini kurang lebih Rp29,2 triliun," kata Ketua Satgas Halilintar PKH Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, mengutip Antara, Minggu (21/12).

Febriel menjelaskan, Satgas Halilintar bergerak berdasarkan data geospasial dan citra satelit untuk mendeteksi aktivitas bukaan lahan tambang yang tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Hingga kini, Satgas Halilintar PKH telah memanggil dan memverifikasi sebanyak 120 perusahaan tambang yang tersebar di 12 provinsi, mulai dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, hingga Papua. Mayoritas pelanggaran didominasi oleh tambang komoditas nikel, disusul batu bara, tembaga, dan emas.

Penindakan dilakukan tanpa pandang bulu sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, termasuk apabila terdapat keterlibatan oknum pejabat atau pihak tertentu di balik perusahaan tambang ilegal tersebut.

"Bapak Presiden menegaskan bahwa bagi pejabat negara, apakah itu TNI, Polri atau pemerintah, apakah itu partai yang mungkin selama ini menjadi bagian dari hal tersebut untuk menepi. Ini memberikan ketegasan sehingga kami pun tidak ada keraguan untuk melakukan penindakan," kata Febriel.

Dalam pelaksanaannya, Satgas Halilintar mengedepankan penyelesaian administratif melalui pengenaan denda sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Meski demikian, satgas memberikan peringatan keras kepada perusahaan yang tak kooperatif dalam proses penagihan.

"Jadi dengan pemberian tindakan hukum, berbagai langkah yang dilakukan supaya pelaku usaha itu bisa melakukan pembayaran," kata Febriel.