Berani Mengajar, Takut Bersuara: Potret Tragis Guru di Negeri Ini

Tetaplah bersuara dan jangan pernah takut seharusnya menjadi napas bagi setiap guru di negeri ini. Guru bukan sekadar penyampai materi pelajaran, melainkan juga penjaga nalar, pembentuk karakter, dan penggerak kesadaran kritis peserta didik. Namun, ironi justru muncul ketika para pendidik itu sendiri kehilangan ruang untuk bersuara.

Realitas menunjukkan bahwa banyak guru hidup dalam kesunyian yang dipaksakan oleh sistem; bukan karena mereka tidak memiliki pendapat, melainkan karena berbicara sering kali berarti mengambil risiko yang terlalu besar.

Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk berpikir kritis perlahan berubah menjadi ruang penuh kehati-hatian. Satu kalimat bisa ditafsirkan sebagai pembangkangan dan satu unggahan di media sosial bisa berujung pada teguran, mutasi, bahkan pemecatan.

Guru akhirnya tidak lagi bertanya “apa yang benar?”, melainkan “apa yang aman?” Dalam kondisi seperti ini, keberanian bukan lagi soal mental atau integritas personal, melainkan tentang struktur kekuasaan yang menekan dari atas ke bawah dan membentuk budaya takut yang sistemik.

Sering kali publik menyimpulkan bahwa guru takut untuk bersuara. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah guru sedang berusaha bertahan agar tetap bisa mengajar. Mereka sadar bahwa suara kritis tidak selalu dibalas dengan dialog, tetapi justru dengan sanksi.

Sistem pendidikan kita membentuk relasi kuasa yang timpang, mulai dari kementerian, dinas pendidikan, hingga yayasan. Setiap jenjang memiliki kewenangan untuk menilai, menegur, atau menghukum, sementara guru berada di posisi paling rentan dalam rantai birokrasi tersebut.

Akibatnya, kritik terhadap kebijakan pendidikan, kesejahteraan, atau ketidakadilan struktural sering kali dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan. Guru yang vokal dicap tidak loyal, tidak patuh, atau sulit diatur.

Dalam situasi ini, diam menjadi strategi bertahan hidup. Bukan karena guru tidak peduli pada dunia pendidikan, melainkan karena mereka sadar bahwa kejujuran sering kali tidak dihargai, bahkan justru dibayar dengan hilangnya rasa aman.

Bagi guru ASN dan PNS, pembungkaman ini terasa semakin nyata. Status sebagai aparatur sipil negara mengikat mereka pada aturan disiplin, netralitas, dan fakta integritas yang kerap ditafsirkan secara sempit dan sepihak. Secara formal, guru ASN memang tidak sepenuhnya dilarang menyampaikan pendapat.

Namun dalam praktiknya, kritik terhadap kebijakan pemerintah sering dianggap sebagai pelanggaran loyalitas. Ruang berserikat dibatasi, ekspresi kritis dicurigai, dan perjuangan hak guru pun menjadi terpecah, individual, serta kehilangan daya tekan kolektif.

Tidak mengherankan jika sangat jarang kita melihat guru ASN turun ke jalan secara terbuka menuntut haknya. Mereka tahu bahwa konsekuensi administratif, penilaian kinerja, hingga ancaman karier selalu mengintai.

Ketika sistem membuat keberanian menjadi mahal, hal yang tersisa hanyalah kepatuhan yang terpaksa. Dalam jangka panjang, kondisi ini melemahkan posisi guru sebagai profesi intelektual dan menjadikannya sekadar pelaksana kebijakan.

Sementara itu, guru honorer dan guru swasta berada dalam posisi yang bahkan lebih rapuh. Upah rendah, status kerja tidak jelas, dan ketergantungan penuh pada yayasan membuat mereka hidup dalam ketidakpastian permanen.

Tidak ada jaminan kerja, tidak ada perlindungan kuat, dan hampir tidak ada ruang untuk menolak. Setiap kritik berpotensi dianggap sebagai pembangkangan dan pembangkangan sering kali dibalas dengan pemutusan kontrak secara sepihak.

Demonstrasi guru honorer memang beberapa kali terjadi di berbagai daerah, menuntut pengangkatan PPPK, kesetaraan hak, dan pengakuan negara. Namun, suara mereka sering tenggelam dalam hiruk pikuk isu lain. Media hanya meliput sekilas, kebijakan lahir setengah hati, dan penderitaan guru terus berulang dari tahun ke tahun. Seolah-olah jerih payah mendidik generasi bangsa tidak cukup bernilai untuk diperjuangkan secara serius.