Dua 'Penyakit Kronis' Polri, Intervensi Politik dan Masalah Kepemimpinan

.(MI/Lina Herlina)

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkap dua "penyakit kronis" yang diduga menjadi akar menurunnya kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yaitu intervensi politik dan kepemimpinan yang bermasalah (leadership).

Diagnosis ini disampaikan oleh anggota KPRP, Mahfud MD, usai menyerap aspirasi dari akademisi, tokoh agama, dan pengusaha di Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, Selasa (16/12).

"Polri ini mulai bermasalah ketika masuk unsur politik ke dalamnya. Lalu yang kedua soal leadership," tegas Mahfud MD.

Mantan Menkopolhukam tersebut menganalogikan Polri seperti pasien yang menunjukkan gejala pemerasan, premanisme, hedonisme, flexing, dan kolaborasi dengan kejahatan. Meskipun struktur Polri pasca-reformasi dinilai sudah bagus, kinerja penegakan hukum dianggap compang-camping, terutama ketika berhadapan dengan dunia bisnis dan politik.

Anggota KPRP lainnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, mengakui bahwa Polri mengalami degradasi legitimasi pasca-1999. Imbas langsung dari krisis kepercayaan ini adalah fenomena memprihatinkan: masyarakat dinilai lebih nyaman melapor ke pemadam kebakaran (Damkar) daripada ke polisi.

"Kalau kepercayaan publiknya sudah menurun, apapun yang dilakukan oleh Polri, dianggap pasti negatif," ujar mantan Kapolri itu.

Badrodin mengakui bahwa pilihan masyarakat melapor ke Damkar daripada ke polisi merupakan refleksi langsung dari krisis kepercayaan, di mana persepsi dan pengalaman buruk masyarakat membentuk pilihan tersebut.

“Fenomena ini adalah masukan berharga bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” lanjutnya.

Mahfud MD menegaskan komitmen KPRP adalah mempercepat reformasi yang dinilai mandek, bukan memulainya dari nol. "Pokoknya Polri itu milik kita, Polri itu polisi rakyat. Harus dekat dengan rakyat, melindungi, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum," tegasnya.

Kunjungan ke Makassar ini merupakan bagian dari tur nasional KPRP. Seluruh masukan dari daerah, termasuk 70 lembar aspirasi yang terkumpul di Makassar, akan dirangkum menjadi kerangka kebijakan yang diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Badrodin Haiti berharap langkah ini dapat memastikan Presiden memiliki Political Will untuk membuat Polri ke depan menjadi lebih baik. (P-5)