KPK Sebut Ada Hampir 400 Travel Haji yang Dapat Kuota Haji Khusus

KPK menyebut bahwa ada hampir sekitar 400 biro travel haji yang turut menerima alokasi kuota haji khusus. Untuk menerima kuota itu, ratusan travel tersebut diduga memberikan setoran kepada oknum di Kementerian Agama (Kemenag).

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut bahwa besaran setoran yang diberikan oleh tiap travel pun berbeda-beda untuk tiap kuota haji khusus tersebut.

"Ya itu itu kan hampir, hampir 400 travel [yang menerima kuota haji khusus] itu, kita harus betul-betul firm dari masing-masing dan ini beda-beda masing-masing travel itu beda-beda menjual kuotanya," ujar Asep kepada wartawan, Kamis (18/9) malam.

"Jadi, kuota haji itu misalnya travel A itu sekian puluh ribu, di yang B bisa saja itu lebih besar 10 ribu, 20 ribu," jelas dia.

Saat ini, kata Asep, pihaknya terus melakukan pemeriksaan saksi dari pihak travel untuk mendalami kuota yang diterima oleh masing-masing travel tersebut.

"Sedang satu-satu sedang kita cari, satu-satu sedang kita mulai, jadi itu memerlukan waktu, itu satu-satu kita panggil ini dapat berapa, pertama kita cek dulu pembagiannya dari 20 ribu kan dibagi 10 ribu, ini 10 ribu ini kemudian dibagi kepada siapa saja, travel mana saja," papar Asep.

"Nah, dari situ setelah kita dapat konfirmasinya, ini kan ada asosiasinya ada Amphuri dan lain-lain, nanti setelah kita ketahui jumlah masing-masing karena beda-beda juga tergantung dari besarnya travel, kemudian juga keaktifannya dan lain-lain," imbuhnya.

Asep menekankan bahwa pembagian kuota haji khusus sebesar 10 ribu pun tidak dibagi merata terhadap masing-masing travel tersebut.

"Nah, ini pembagiannya tidak rata misalkan 10 ribu dibagi 400, nah enggak begitu. Jadi, ada yang kebagian 200, 300, lebih dari itu, ada yang cuma kebagian 10. Nah, itu harus satu-satu, 10 pun itu misalnya kebagian 10 itu dijualnya beda-beda juga harganya," ucap Asep.

Lebih lanjut, Asep menjelaskan bahwa pihaknya tengah berfokus dalam menelusuri jumlah uang di balik praktik jual beli kuota haji tersebut.

"Itu yang harus benar-benar kami yakinkan berapa uang yang masuk, karena nanti konsep perhitungan kerugian keuangan negaranya juga akan melihat daripada keuntungan travel, keuntungan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas negara," kata dia.

"Sebetulnya kuota itu kan diberikan kepada negara, tidak diberikan kepada travel, tidak diberikan kepada perorangan," pungkasnya.

Saat ini, KPK tengah melakukan penyidikan terkait perkara kuota haji 2024. Perkara ini berawal saat Presiden Jokowi pada 2023 silam bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendapat 20 ribu kuota tambahan haji.

KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi itu kemudian menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Mereka diduga berupaya agar kuota haji khusus ditetapkan lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Seharusnya kuota haji khusus hanya diperbolehkan maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

Diduga, ada rapat yang menyepakati kuota haji tambahan akan dibagi rata antara haji khusus dan reguler 50%-50%.

Keputusan itu juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. KPK masih mendalami keterkaitan SK itu dengan rapat yang digelar sebelumnya.