Mentan Tindak 40,4 Ton Beras Ilegal dan Komoditas Pangan di Batam

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberi keterangan pers terkait pengungkapan kasus beras ilegal .(Dok. Kementerian Pertanian)

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal. Setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, kini Mentan Amran menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam, kepualan Riau. 

Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam.

Barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

Laporan awal diterima pada Senin (24/11) melalui kanal Lapor Pak Amran. Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

Ia menyebutkan bahwa terdapat 5 anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Amran menegaskan bahwa isu ini bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia. 

“Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,“ ungkap Amran dalam keterangan persnya di Kalibata, Jakarta (25/11).

Menurutnya, Presiden saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20%, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi ini membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

Ia menyampaikan, stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani. 

“Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ tegas Amran.

Amran menilai bahwa akan terjadi kerusakan harga dan juga mental dari para petani apabila mereka mendengar kabar adanya beras impor yang masuk saat mereka sedang memasuki musim tanam. Amran mengungkapkan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan. 

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

“Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” imbuh dia.

Lebih lanjut Amran menyatakan bahwa meskipun Batam merupakan Free Trade Zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional. Ia menuturkan mekanisme kawasan bebas tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri. (Fal/P-2)