Purbaya Sebut Alasan Bea Cukai Terancam Dibekukan: Barang Ilegal-Under Invoicing

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan yang paling mendesak dari ancaman pembekuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kemenkeu.

Purbaya mengakui perlu ada keseriusan dari Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja Ditjen Bea Cukai, salah satunya dengan ancaman dibekukan.

Pemerintah, kata dia, membuka potensi masalah kepabeanan dan cukai di Indonesia dialihkan kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveilance (SGS), seperti pada saat Orde Baru.

"Sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja Bea Cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu, waktu zaman orde baru SGS yang menjalankan pengecekan di custom kita," katanya kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (27/11).

Purbaya berharap dengan ancaman itu, pegawai Bea Cukai bisa semangat untuk berbenah, termasuk dengan pengembangan software digital agar Bea Cukai menjalankan program dengan lebih bersih tanpa penyelewengan oknum.

Dia menyebutkan beberapa masalah paling mendesak yang perlu dibenahi Bea Cukai. Mulai dari penyelundupan barang ilegal hingga under-invoicing, yakni praktik pelaporan nilai barang (impor atau ekspor) yang lebih rendah dari nilai sebenarnya dalam dokumen resmi.

"Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah, ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh katanya Bea Cukai main segala macam," ungkap Purbaya.

Menurut investigasi yang dilakukan, praktik under-invoicing itu salah satunya terjadi pada kegiatan ekspor impor antara Indonesia dan China. Namun, Purbaya tidak menjelaskan dengan rinci.

"Kita udah investigasikan ada katanya ekspor dari mana, China-nya besar apa, total ekspornya enggak sama dengan total import-nya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina," tutur Purbaya.

Kata Purbaya, sebagian barang yang diekspor maupun diimpor oleh China dan Indonesia masuk terlebih dahulu ke Singapura. Hal ini terungkap dari basis data perdagangan UN Comtrade.

"Kalau cuma lihat satu sisi aja, itu enggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini, itu akan sama. Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF, FOB aja. Jadi antara ekspor sampai impor saja perhitungannya," katanya.

"Kelihatannya itu yang terjadi, dan akan kita investigasi. Untuk semua jenis ekspor, apakah seperti itu? Atau apakah ada penggelapan? Ini masih kita kerjakan manual. Nggak lama lagi kita akan kerjakan pakai AI. Jadi akan lebih cepat," pungkas Purbaya.

Sebelumnya usai Rapat Komisi XI DPR, Purbaya sudah meminta waktu untuk membenahi Bea Cukai selama 1 tahun kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, terdapat ancaman bahwa Ditjen Bea Cukai dapat dibekukan, sehingga nasib 16.000 karyawan berada di ujung tanduk.

"Saya bilang ke mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Saya biarkan, saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius," ungkapnya.

"Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan," imbuh Purbaya.