FAO Catat 43,5 Persen Masyarakat Indonesia tidak Mampu Beli Pangan Sehat

Ilustrasi(MI/Bagus Suryo)

FOOD and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatatkan 43,5% penduduk Indonesia tidak mampu membeli pangan sehat. Hal itu tertuang dalam The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025. 

Di samping itu, Global Hunger Index (GHI) 2025 menempatkan Indonesia pada posisi ke-70 dari 123 negara. Skor tersebut menunjukkan level kelaparan masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat moderat. Posisi tersebut masih jauh dari kata sejahtera. 

Bagi keluarga prasejahtera, urusan perut itu berarti bertahan hidup. Data menunjukkan bahwa porsi pendapatan mereka habis oleh belanja pangan. Akibatnya, kenaikan harga sekecil apa pun di pasar bagaikan hantaman badai yang seketika membuat pangan bergizi menjadi barang mewah yang tak terjangkau. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), keluarga miskin atau pra sejahtera sejumlah 8,47% (BPS, Maret 2025). Dengan begitu perkiraan jumlah ibu hamil, ibu menyusui, bayi (0-11 bulan), baduta (12-23 bulan) mencapai 2,16 juta jiwa. Sedangkan siswa SD-SMA dari keluarga prasejahtera mencapai 3,33 juta. 

Dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tepat untuk membuka akses pangan bergizi bagi jutaan keluarga pra sejahtera di Indonesia dari Sabang-Merauke. Selain itu dari sudut pandang ahli kesehatan, pemberian asupan pada masa kandungan hingga anak usia 3 tahun sangat krusial bagi optimalisasi otak. 

Dokter Spesialis Anak sekaligus Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, Prof. Dr. dr. Soedjatmiko, menekankan bahwa program asupan bernutrisi seperti MBG harus diberikan setiap hari. 

“Sejak di dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun (1000 hari pertama kehidupan), struktur makro dan mikro otak sedang dibentuk secara masif,” ujarnya. 

“Proses ini menuntut asupan nutrisi lengkap tanpa jeda. Jika MBG tidak konsisten diberikan setiap hari, maka pertumbuhan struktur otak janin dan bayi berisiko tidak optimal. Kualitas nutrisi pada periode emas inilah yang kelak menentukan kualitas kesehatan dan produktivitas manusia saat dewasa,” sambungnya. 

Kendati demikian, Prof. Soedjatmiko menggarisbawahi pemberian MBG untuk ibu hamil, menyusui, bayi, dan balita jauh lebih rumit dibandingkan kelompok usia sekolah. “Bagaimana memastikan ibu hamil di pelosok mendapatkan asupan setiap hari jika tidak bisa ke Puskesmas? Sistem pengantaran ke rumah menjadi kunci, namun memerlukan manajemen pengantaran yang jelas,” sarannya. 

Dia juga menyoroti agar MBG untuk ibu hamil, menyusui, bayi, balita di bawah dua tahun (baduta) dari keluarga miskin memiliki manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar. Efisiensi dana juga sangat besar apabila MBG lebih tepat sasaran. Sementara keluarga yang sudah mampu bisa mandiri memenuhi asupan gizi hariannya. 

Selain harus mengutamakan keluarga miskin, Prof. Soedjatmiko juga menyarankan agar MBG harus dibarengi dengan program percontohan pengolahan bahan pangan lokal. “Agar keluarga mereka mampu menyiapkan makanan bergizi secara mandiri dan tidak selamanya bergantung pada bantuan,” jelasnya. 

Apabila dilihat dari aspek pembangunan ekonomi, MBG adalah investasi strategis untuk membangun infrastruktur manusia Indonesia. 

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan bahwa program MBG berpotensi berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. 

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menjelaskan bahwa proyeksi tersebut merupakan hasil riset menggunakan model Overlapping Generation Indonesia (OG IDN). “PDB atau GDP meningkat moderat dengan puncaknya di angka 0,15 sampai 0,17% pada awal 2040-an,” ucap Rizal. 

Hal tersebut menunjukkan kecerdasan yang dibangun hari ini adalah modal utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. 

Namun demikian, untuk mengimplementasikannya tentu tidak mudah. Perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar program MBG bisa tepat sasaran dan berdampak lebih luas. (Z-2)