Kasus Bandara Khusus IMIP, Legislator Sulteng Dorong Evaluasi Menyeluruh PSN

Ilustrasi(Antara)

ANGGOTA Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Muhammad Safri mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di provinsi itu, khususnya yang melibatkan investasi asing dan kawasan industri. 

Menurut dia, evaluasi ini diharapkan dapat menanggulangi potensi masalah terkait pengawasan dan dampak terhadap lingkungan serta kedaulatan negara.

"Kontroversi mengenai bandara khusus di kawasan industri, seperti yang terjadi di PT IMIP, seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menilai kembali secara menyeluruh keberadaan PSN di Sulteng, baik itu IMIP, GNI, maupun IHIP," ungkap Safri di Palu,  Kamis (27/11).

Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng itu khawatir terkait dengan munculnya masalah di bandara khusus yang berada di area PT IMIP, yang baru-baru ini mendapat sorotan nasional. 

Di mana, Menteri Pertahanan bahkan menyebutnya sebagai "negara dalam negara", sebuah pernyataan yang menggambarkan lemahnya pengawasan negara terhadap proyek-proyek vital tersebut.

"Keberadaan bandara khusus di PT IMIP yang tidak diawasi secara memadai merupakan pelanggaran kedaulatan yang serius. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana tata kelola dan pengawasan terhadap PSN di daerah kami," tegas Safri.

Legislator yang terpilih dari Dapil Morowali dan Morowali itu  menjelaskan, meskipun investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan, hak-hak masyarakat lokal, dan yang lebih utama, kedaulatan negara.

"Investasi itu penting, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merusak lingkungan, mengabaikan hak-hak masyarakat, atau bahkan merongrong kedaulatan negara," ujarnya. 

Safri juga mengingatkan agar evaluasi terhadap PSN tidak hanya terbatas pada masalah keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga mencakup isu-isu lingkungan hidup dan dampak sosial yang mungkin timbul. 

Ia menyebutkan, beberapa perusahaan di kawasan PT IMIP telah mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Sulteng terkait dugaan pelanggaran lingkungan, pengelolaan limbah yang buruk, serta masalah izin usaha.

"Evaluasi harus mencakup lebih dari sekadar bandara. Pelabuhan khusus dan fasilitas lainnya di kawasan industri juga perlu diperiksa dengan cermat. Tak kalah penting, kita harus menyelesaikan masalah kejahatan lingkungan, keselamatan pekerja, serta dampak sosial yang ditimbulkan," papar Safri.

Ia berharap, Presiden Prabowo Subianto dapat menanggapi masalah ini dengan serius dan segera mengeluarkan kebijakan yang tegas untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan PSN di Sulteng tanpa mengorbankan kepentingan nasional. (TB/E-4)