KPK: Prosedur Hukum Kasus ASDP Telah Diuji di Pengadilan

Juru bicara KPK Budi Prasetyo(MI/SUSANTO)

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, terkait kasus korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Meski demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa lembaganya tidak melakukan kekeliruan dalam proses penanganan perkara tersebut.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan seluruh tahapan penyidikan hingga penuntutan telah diuji lewat proses hukum yang sah. Baik melalui praperadilan maupun persidangan tindak pidana korupsi, prosedur yang ditempuh KPK telah dinyatakan sesuai aturan.

"KPK telah melaksanakan tugas, fungsinya dengan sebaik-baiknya dengan sepatut-patutnya semuanya sudah diuji baik pada hukum formil maupun materiilnya semuanya sudah dinyatakan sah begitu ya oleh peradilan," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Budi mengatakan, Ira sudah dinyatakan bersalah dalam kasus ini melalui persidangan tindak pidana korupsi pada 20 November 2025. Selain itu, kasus ini juga pernah diuji melalui praperadilan, dan menegaskan KPK menjalankan kasus sesuai prosedur.

Rehabilitasi merupakan hak Presiden berdasarkan aturan yang berlaku. KPK tidak bisa menyampuri pertimbangan Kepala Negara itu.

"Kemudian pada ujungnya kemudian kita ketahui bersama Pak Presiden mengambil kebijakan di dimensi kedua tadi dimensi hukum sekarang di dimensi kebijakan Pak Presiden memberikan putusan untuk melakukan rehabilitasi kepada para pihaknya yaitu Bu Ira dan kawan-kawan," ucap Budi.

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga tersangka korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN), oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022. Para tersangka yang diberikan rehabilitasi yaitu Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini, presiden ri telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikutip dari Youtube Setpres, Selasa, 25 November 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, pemberian rehabilitasi berdasarkan usulan DPR. Lembaga legislatif pusat itu menerima aspirasi dari masyarakat terkait kasus korupsi tersebut pada 2024.

"Sehubungan dengan dibamika yang terjadi mengenai permasalahn di ASDP yang telah terjadi di bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada DPR," ungkap Dasco. (P-4)