Sektor Perikanan Jadi Salah Satu Motor Penggerak Kemandirian Ekonomi

Ilustrasi(Dok BNPB)

BENCANA banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara, kembali memicu sorotan terhadap kerusakan hutan di kawasan hulu. Meski cuaca ekstrem berperan, namun diduga aktivitas manusia yang merusak lingkungan juga menjadi faktor utama terjadinya bencana tersebut.

Kepala Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace, Kiki Taufik menilai bahwa pembukaan hutan di wilayah-wilayah yang seharusnya dilindungi telah terjadi secara masif.

Menurutnya, kawasan hulu yang memiliki fungsi vital sebagai penyangga ekosistem saat ini justru berubah menjadi lokasi tambang ilegal hingga pengembangan hutan tanaman industri untuk kepentingan pulp dan kertas. Aktivitas-aktivitas ini dinilai memperparah deforestasi di Sumatera.

"Perusahaan Toba Pulp Lestari yang sudah berkonflik dengan masyarakat setempat sejak lebih dari 20 tahun lalu, salah satu contoh yang berkontribusi terhadap terjadinya banjir. Termasuk pembangunan PLTA Batang Toru yg merusak wilayah hulu sekaligus habitat Orangutan Sumatera dan juga wilayah adat masyarakat," kata Kiki saat dihubungi, Kamis (27/11).

Ia mengatakan, keberadaan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir semakin menguatkan dugaan bahwa terjadi penebangan besar-besaran di bagian hulu. Hilangnya tutupan hutan membuat tidak ada lagi pohon yang mampu menyerap air hujan sehingga risiko banjir dan longsor meningkat tajam.

Oleh karenanya, Kiki meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pengerusakan hutan.

"Kerusakan hutan di kawasan hulu Tapanuli bukan terjadi dalam semalam. Ini adalah akumulasi dari pembukaan hutan yang tidak terkendali. Pemerintah perlu segera menghentikan aktivitas ilegal, meninjau ulang izin-izin yang bermasalah, serta memastikan perlindungan kawasan penting bagi keselamatan masyarakat," ujarnya.

Ia pun mendesak pemerintah untuk menutup tambang-tambang ilegal, menghentikan praktik illegal logging, serta mencabut izin bagi perusahaan yang dianggap melakukan perusakan hutan.

Selain itu, Kiki juga meminta agar proyek-proyek yang berdampak besar terhadap lingkungan seperti PLTA Batang Toru direview secara menyeluruh.

"Perlu juga dilakukan investigasi mendalam dan audit lingkungan yang komprehensif. Hasil investigasi itu sangat penting untuk dibawa ke ranah hukum agar keadilan dapat ditegakkan dan kerusakan lingkungan tidak terus berlanjut," tuturnya. (H-2)