Tragedi di Jayapura, DPR Desak Perbaikan Sistem Kesehatan dan Tindak Tegas Rumah Sakit

Anggota Komisi IX Fraksi Partai Golkar, dr. Maharani(Dok DPR RI)

ANGGOTA Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan tegas menolak segala bentuk penolakan pasien oleh rumah sakit. Hal itu enyusul tragedi meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya di Jayapura, Papua, setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit. Anggota Komisi IX Fraksi Partai Golkar, dr. Maharani mengajak seluruh pihak untuk evaluasi menyeluruh layanan kesehatan demi melindungi hak setiap warga negara.

Maharani, menegaskan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi pejabat dan seluruh rakyat harus mendapatkan pelayanan sehat yang sama.

“Kita harus bersimpati dan mendampingi rakyat dalam masa sulit ini," ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (26/11).

Ia menegaskan, perlu adanya peningkatan kapasitas rumah sakit agar melayani masyarakat umum, bukan membuat rumah sakit khusus.

Sebagaimana diketahui, pada Senin (17/11) dini hari, Irene Sokoy mendapat penolakan dari RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara Jayapura, hingga akhirnya meninggal dalam perjalanan ke RSUD Dok II Jayapura. Insiden ini mendapat kecaman dari Kemenkes yang kirim tim investigasi serta Gubernur Papua yang mengancam tindak tegas fasilitas kesehatan yang menolak pasien.

Maharani mendukung investigasi transparan dan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran. Selain itu, evaluasi menyeluruh layanan kesehatan di Papua juga didorong, termasuk pengawasan implementasi perda kesehatan agar tidak ada lagi penolakan pasien karena alasan administrasi maupun biaya.

Maharani beserta seluruh Anggota Fraksi Golkar DPR RI turut menyampaikan duka cita atas meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya serta berkomitmen mengawal perbaikan sistem layanan kesehatan untuk menjamin pelayanan adil dan tanpa diskriminasi bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Papua. (E-4)